Rajab dan ASN: Antara Jabatan dan Pertanggungjawaban
Bulan Rajab selalu datang sebagai pengingat. Ia bukan sekadar penanda waktu dalam kalender Hijriah, melainkan alarm nurani bagi siapa pun yang memikul amanah termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di bulan yang dimuliakan ini pertanyaan mendasar layak diajukan: sudah sejauh mana jabatan dijalankan sebagai amanah, bukan sekadar kekuasaan? Sebagai bulan haram, Rajab mengajarkan kehati-hatian dalam bersikap dan bertindak. Bagi ASN maknanya jelas: setiap kebijakan, pelayanan dan tanda tangan bukan hanya berimplikasi administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Kesalahan bukan sekadar pelanggaran aturan melainkan juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Rajab seharusnya menjadi momentum evaluasi diri. Apakah pelayanan publik sudah dilakukan dengan adil? Apakah disiplin kerja masih terjaga atau mulai longgar karena rutinitas? Apakah jabatan masih dipahami sebagai alat melayani atau justru menjadi sarana dilayani? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar ASN tidak terjebak dalam normalisasi ketidakprofesionalan. Di tengah sorotan masyarakat terhadap kinerja birokrasi, Rajab hadir menawarkan perspektif yang menenangkan sekaligus menegur: bekerja adalah ibadah jika dilandasi kejujuran dan integritas. Ketepatan waktu, kesungguhan melayani serta keberpihakan pada kepentingan rakyat kecil bukan sekadar indikator kinerja tetapi juga cermin keimanan.
Lebih jauh, Rajab adalah fase persiapan menuju Ramadhan. Idealnya, pembenahan spiritual ini berdampak langsung pada etos kerja. ASN yang sadar akan pertanggungjawaban dunia dan akhirat akan lebih berhati-hati, lebih empatik, dan lebih profesional dalam melayani masyarakat. Pada akhirnya, makna Rajab bagi ASN terletak pada kesadaran bahwa jabatan akan berakhir, sementara pertanggungjawaban akan kekal. Jika birokrasi ingin dipercaya maka Rajab harus dihadirkan bukan hanya dalam ritual keagamaan tetapi juga dalam perilaku kerja sehari-hari. Di sanalah pengabdian menemukan maknanya.